Profil DJPK – Adik-adik sudah kenal dengan DJPK? Instansi yang satu ini dibentuk atas dasar amanat yang tertuang dalam Pasal 18A UUD 1945; Pasal 2d, 2e, dan 2f UU No. 1 Tahun 2004; dan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Oleh karena tidak adanya unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibentuklah DJPK.

DJPK sendiri merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan(DJAPK) dan Badan Pengkasjian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional(BAPPEKI). Secara organisasi, DJPK terdiri atas Sekretariat, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan, dan Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Tugas DJPK

Tugas pokok dari DJPK yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Fungsi yang dilaksanakan terkait tugas pokok antara lain.

  1. Penyiapan oerumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
  5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Lingkup wewenang dari DJPK terkait merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman, hibah, kapasitas daerah, pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang belanja untuk daerah. Serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan DJPK.

 

Artikel terkait:

  1. Profil Kemenhub
  2. Profil BPK
  3. Profil DJKN
Infinity Academy