Profil DJPB

Profil DJPB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) atau yang umum dikenal dengan DJPB merupakan salah satu unit eselon I dibawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perbendaharaan negara. Lebih rinci lagi tugas tersebut termasuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, dalam menjalankan tugas tersebut, DJPB menjalankan beberapa fungsi antara lain.

  1. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan instansi vertical DJPB berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari Kantor Wilayah (Kanwil); Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1, A2, Khusus Pinjaman dan Hibah, Khusus Penerimaan, Khusus Investasi.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Tipe A1 dan A2 sama-sama mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada cakupan wilayah KPPN tersebut.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Artikel Terkait:

  1. Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN
  2. Profil DJA
  3. Profil DJBC
  4. Profil DJP
  5. Profil BKF
Posted in Blog and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.