Profil DJPK

Profil DJPK

Profil DJPK – Adik-adik sudah kenal dengan DJPK? Instansi yang satu ini dibentuk atas dasar amanat yang tertuang dalam Pasal 18A UUD 1945; Pasal 2d, 2e, dan 2f UU No. 1 Tahun 2004; dan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Oleh karena tidak adanya unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibentuklah DJPK.

DJPK sendiri merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan(DJAPK) dan Badan Pengkasjian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional(BAPPEKI). Secara organisasi, DJPK terdiri atas Sekretariat, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan, dan Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Tugas DJPK

Tugas pokok dari DJPK yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Fungsi yang dilaksanakan terkait tugas pokok antara lain.

  1. Penyiapan oerumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
  5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Lingkup wewenang dari DJPK terkait merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman, hibah, kapasitas daerah, pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang belanja untuk daerah. Serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan DJPK.

 

Artikel terkait:

  1. Profil Kemenhub
  2. Profil BPK
  3. Profil DJKN
Profil BPK

Profil BPK

Profil BPK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 23 ayat 5 UUD 1945. BPK RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945, BPK RI merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Hal tersebut berarti dalam menjalankan tugasnya BPK bebas dari intervensi atau pengaruh dari lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Tugas BPK sendiri yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Wewenang BPK

Secara rinci, wewenang BPK RI dalam menjalankan tugasnya antara lain.

  1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah PusatPemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank IndonesiaBadan Usaha Milik NegaraBadan Layanan UmumBadan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Struktural BPK

Secara struktural BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Nah, dalam menjadi anggota BPK RI tentunya bukan sembarang orang yang dipilih. Akan diadakan seleksi terpisah dengan berbagai persyaratan dan serangkaian tes yang harus dilalui para pelamar, pun untuk lulusan PKN STAN yang ingin menjadi bagian dari BPK. Perlu adik=adik ingat juga, meski tugas-tugas BPK berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, BPK RI tidak berada dibawah kementerian keuangan ya.

 

Artikel terkait:

  1. Profil Kemenhub
  2. Profil DJKN
  3. Profil DJPK
Profil DJKN

Profil DJKN

Profil DJKN – Pada kesempatan kali ini, kakak akan share sedikit informasi mengenai salah satu unit eselon satu dibawah naungan Kementerian Keuangan yaitu DJKN. Unit yang memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan peruandang-undangan yang berlaku.

Taukah Adik-adik bagaimana awal mula dibentuknya DJKN ini?

DJKN sendiri telah melalui sejarah yang cukup panjang sejak tahun 1958, yang diawali dengan dibentuknya Panitia Penyelesaian Piutang Negara(P3N). P3N sendiri dibentuk dalam rangka menyelesaikan urusan kucuran dana dari pemerintah kepada masyarakat guna pembangunan perekonomian yang tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Setelah kondisi perekonomia stabil, karena paying hukum keputusan pembentukan P3N sudah tidak berlaku tetapi tugas dan fungsinya masih dipandang relevan, dibentuknlah Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN). PUPN sendiri memiliki dasar hukum UU No. 49 Prp Tahun 1960. Karena banyaknya penyerahan piutang kredit investasi dan terbatasnya sumber daya manusia PUPN, tahun 1971 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara(BUPN) untuk mengurus penyelesaian piutang negara. Sedangkan PUPN sendiri merupakan panitia interdepartemental dan hanya menetapkan produk hukum dalam pengurursan piutang negara.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 untuk menggabungkan fungsi lelang dari lingkungan DJP kedalam struktur organisasi BUPN, dibentuklah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara(DJPLN).

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi dilingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara DJPb, sehingga DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN).

Dalam rangka pemenuhan tugas pokoknya, DJKN menyelenggarakan fungsi.

  1. Perumusan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
  5. Pelaksanaan administrasi DJKN.

Nah, itulah sedikit penjelasan tugas pokok, fungsi, dan sejarah singkat dari DJKN. Adik-adik bisa mengunjungi website www.djkn.kemenkeu.go.id jika ingin mengetahui seluk-beluk dari instansi ini lebih lanjut.

 

Artikel terkait:

  1. Profil Kemenhub
  2. Profil BPK
  3. Profil DJPK
Profil DJPB

Profil DJPB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) atau yang umum dikenal dengan DJPB merupakan salah satu unit eselon I dibawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perbendaharaan negara. Lebih rinci lagi tugas tersebut termasuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, dalam menjalankan tugas tersebut, DJPB menjalankan beberapa fungsi antara lain.

  1. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan instansi vertical DJPB berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari Kantor Wilayah (Kanwil); Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1, A2, Khusus Pinjaman dan Hibah, Khusus Penerimaan, Khusus Investasi.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Tipe A1 dan A2 sama-sama mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada cakupan wilayah KPPN tersebut.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Artikel Terkait:

  1. Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN
  2. Profil DJA
  3. Profil DJBC
  4. Profil DJP
  5. Profil BKF
Profil Direktorat Jenderal Anggaran

Profil Direktorat Jenderal Anggaran

Profil Direktorat Jenderal Anggaran – Sebagai salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjadi salah satu tempat dimana lulusan PKN STAN akan bekerja. Terutama untuk adik-adik yang hendak mengambil jurusan kebendaharaan negara (baik D1 maupun D3) atau akuntansi. Karena jurusan-jurusan itulah yang akan memfasilitasi DJA dalam perekrutan PNS baru.

Untuk itu, adik-adik setidaknya perlu tau tentang instansi yang satu ini.

Profil DJA

Adik-adik tahu kan uang negara atau yang biasa kita kenal dengan APBN? APBN  tahun 2017 dengan total pendapatan mencapai  1750,3 triliun rupiah dan belanja 2080,5 triliun rupiah ini dikelolah oleh Kemenkeu, termasuk di DJA. Nah DJA ini tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengganggaran. Wah, bangga banget dong ya bisa menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang mengelola uang triliunan rupiah.

Guna menjalankan tugasnya, DJA melakukan beberapa fungsi anggaran. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

  • Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran, dan
  • Pelaksanaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuanga

Struktur DJA

Sebagai ujung tombak dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, DJA memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tugas yang diberikan kepada dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah kestrukturan dari instansi yang dipimpin oleh Askolani, SE., MA. saat ini.

Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekjen). Sekjen bertugas dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Jadi semua tugas yang telah dilakukan oleh bagian lain dalam DJA di koordinasikan lagi di Sekjen. Selain itu tugas dari Sekjen ini berkaitan dengan segala hal tentang tugas kesekretariatan.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada direktorat ini tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan APBN dilakukan. Jadi hal-hal semacam norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran dilakukan di sini. Selain itu, direktorat ini juga melakukan bimbingan tekis dan evaluasi pada penyusunan anggaran.

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Direktorat yang diperuntukkan karena wilayah Indonesia yang memiliki potensi maritime yang tinggi. Tugasnya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tugasnya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tugasnya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Direktorat Sistem Penganggaran. Bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Ayo Menjadi Bagian dari Kami

Sekarang sudah tau kan bagaimana profil dari DJA? Dengan tugas yang berada pada bagian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tentu akan banyak hal menarik yang bakal kamu temui. Apakah kamu salah satu orang yang mendambakan untuk bekerja di DJA? Kalau begitu selamat! Dengan membaca artikel ini minimal kamu sudah tau bagaimana sih dan seperti apa sih DJA itu.

Agar bisa bekerja di instansi ini, tentu kamu harus jadi mahasiswa KN STAN dulu dong! Nah, untuk menjadi bagian dari PKN STAN, tentu adik-adik harus melewati the one and only gerbang masuk menuju PKN STAN, yaitu USM. Perlu persiapan yang matang tentunya untuk bisa tembus USM yang memang terkenal memiliki tingkat persaingan yang ketat. Bimbel Infinity hadir untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi USM. Dengan segala program pembelajaran yang ditawarkan, plus para pengajar yang merupakan mahasiswa PKN STAN itu sendiri, membuat adik-adik mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam mempersiapkan USM.

Oleh karena itu, ayo bergabung bersama kami di Bimbel Infinity! Untuk info lebih lanjut kunjungi halaman bimbelinfinity.co.id

 

Artikel Terkait:

  1. Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN
  2. Profil DJP
  3. Profil DJBC
  4. Profil DJPB
  5. Profil BKF
Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN 2016

Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN 2016

Taukah adik-adik jika sebagian besar lulusan dari PKN STAN kelak akan ditempatkan dan bekerja di kementrian keuangan?. Kementrian keuangan sendiri didalamnya terdapat 11 unit Eselon I atau instansi, dari 11 unit tersebut ada 5 unit yang paling banyak diminati oleh lulusan PKN STAN. Ingin tau instansi apa saja yang paling banyak diminati? Yuk simak Lima Instansi Paling Diminati Lulusan PKN STAN 2016 berikut ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap lulusan PKN STAN tahun 2016, berikut 5 instansi yang paling banyak diminati.

  1. Direktorat Jenderal Pajak(DJP)

    DJP merupakan instansi yang mengurus penerimaan negara dari segi perpajakan sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.  Amanah yang diemban terkait penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pajak. Instansi ini bertugas dalam bidang pemberian penyuluhan pajak kepada masyarakat, pelayanan pajak kepada Wajib Pajak, dan melakukan pemeriksaan pajak.

  2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC)

    Instansi kedua yang paling banyak diminati yaitu DJBC. Disamping DJP, ada DJBC yang juga mengurus penerimaan negara dari segi perpajakan. Akan tetapi lingkup pajaknya tidak seluas DJP, diantaranya dalam bentuk bea, cukai dan pungutan lainnya. Selain itu salah satu tugas penting dari DJBC sendiri yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.

  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan(Setjen Kemenkeu)

    Setjen di kementrian keuangan menjadi salah satu instansi paling banyak diminati terutama bagi lulusan yang tidak ingin ditempatkan di daerah. Hal tersebut dikarenakan Setjen Kemenkeu sendiri hanya memiliki satu kantor di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Instansi ini sebagai penghubung antar unit yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, Setjen berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

  4. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan(Itjen Kemenkeu)

    Lembaga ini merupakan satuan pengawas intern di Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi kegiatan instansi-instansi yang berada di Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sistem atau prosedur yang sudah ditetapkan. Terdapat 8 inspektorat didalam Itjen Kemenkeu, yang tiap-tiap inspektorat memiliki cakupan wilayah pengawasan masing-masing.

  5. Badan Kebijakan Fiskal(BKF)

    Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas terkait penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa fungsi penting BKF antara lain pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; dan pelaksanaan administrasi BKF.

     

Artikel Terkait:

  1. Profil DJPB
  2. Profil DJP
  3. Profil DJBC
  4. Profil BKF
  5. Profil DJA

 

Jadi PNS itu BERSIH!

Jadi PNS itu BERSIH!

Jadi PNS itu BERSIH! – sebenarnya memang gampang loh! Namun memang dewasa ini dunia PNS masih lekat dengan stigma negatif; dunia yang penuh dengan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Tapi apa memang benar dunia PNS masih seperti itu?

Stigma ini masih terbawa sejak orde baru. Di mana pada masa itu kegiatan KKN merajalela, terutama dalam dunia PNS. Banyak stigma negatif yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang PNS maka kita harus punya uang besar untuk bisa ‘menyogok’ sehingga kita bisa lolos tes seleksi PNS. Bahkan masih banyak orang beranggapan bahwa untuk kelancaran karir ke depannya maka kita ga akan jauh-jauh dari nyogok, nyuap. Asalkan ada uang maka karir pun akan lancer.

Tapi yakin apa itu masih berlaku sekarang?

Stigma lain yang terus menghantui PNS adalah perlunya kenalan atau istilahnya orang dalam agar kita bisa lolos seleksi PNS. Butuh bantuan orang dalam; kenalan, teman dekat, saudara, keluarga yang berada di lingkungan PNS agar nantinya kita bisa naik jabatan dengan cepat.

Tapi yakin apa itu masih berlaku sekarang?

PNS Kementerian Keuangan

Apalagi kalau bicara di lingkungan Kementerian Keuangan yang notabene merupakan kementerian terbaik dalam menerapkan integritas. Rasanya sudah sangat jarang ditemukan hal-hal tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan. Segala macam percobaan kasus penyuapan atau pun tindakan KKN sudah banyak dilakukan terhadap para pegawai Kementerian Keuangan, namun usaha itu selalu gagal.

Apa yang membuatnya gagal? Dari hasil penelitian ternyata karena budaya kerja yang diterapkan di Kementerian Keuangan sangat ketat. Sistem reward and punishment sangat diberlakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Apabila ada PNS yang terciduk melakukan tindakan KKN atau disuap maka sanksi yang diberikan pun tidak akan tanggung-tanggung. Selain itu jauh sebelum PNS Kementerian Keuangan menjadi pegawai tetap, nilai-nilai integritas sudah ditanamkan dalam setiap individu.

Tujuan dari ditanamkannya nilai integritas kepada PNS di Kementerian Keuangan adalah untuk menciptakan sikap dan mental yang jujur dalam melakukan pekerjaan. Sebagai kementerian yang langsung berurusan dengan uang tentu sangat riskan dong dengan segala tindak kejahatan. Oleh karena itu CPNS di Kementerian Keuangan benar-benar digembleng mentalnya agar nilai-nilai integritas benar-benar tertanam di dirinya.

Oleh karena itu tidak heran jika Kementerian Keuangan mendapatkan predikat sebagai Kementerian dengan pelayanan terbersih di Indonesia. Penghargaan ini menunjukan bahwa segala sistem pengendalian yang ada bukan hanya sekadar formalitas. Namun juga benar-benar diimplementasikan. Semangat untuk memerangi tindak kejahatan seperti penyuapan ataupun KKN masih sangat kental di lingkungan Kementerian Keuangan.

PKN STAN sebagai agent of integrity

Sebagian besar PNS-PNS yang ada di Kementerian Keuangan berasal dari PKN STAN. Sebagai instansi pendidikan yang mencetak CPNS untuk Kementerian Keuangan, PKN STAN sangat serius memberikan pendidikan bagi mahasiswanya. Termasuk dalam penanaman integritas.

Penanaman integritas di Kampus PKN STAN ini bisa dilihat dari beberapa peraturannya. Seperti misalnya larangan plagiarisme dan mencontek saat ujian. Bahkan, sebelum resmi menjadi mahasiswanya pun calon mahasiswa sudah dilatih untuk bersikap jujur.

Kenapa disebut sudah dilatih jujur sebelum masuk PKN STAN? Karena dari jalur penerimaannya saja PKN STAN hanya menerima mahasiswanya melalui jalur USM PKN STAN. Tidak ada jalur undangan maupun jalur mandiri. Apalagi jalur belakang yang biasanya menjadi jalan pintas bagi orang-orang yang tidak berintegritas. Hanya melalui USM PKN STAN sajalah calon mahasiswa itu bisa masuk ke PKN STAN. Tidak ada istilahnya uang pelicin ataupun ‘nitip anak saya ya’ dalam penerimaan mahasiswa baru PKN STAN.

Pernah ada cerita bahwa ada anak seorang wali kota pun yang gagal lolos dalam USM PKN STAN. Padahal jika bisa tentu saja anak tersebut akan berusaha dengan berbagai cara agar bisa lolos USM PKN STAN. Namun karena PKN STAN sudah mendidik calon mahasiswanya untuk bersikap jujur, maka segala tindak kecurangan tentu tidak akan dibiarkan.

Lalu, di dalam pelaksanaan USM PKN STAN sendiri bagaimana? Apalagi dalam pelaksanaan USM. kejujuran para peserta sangat diperhatikan. Setiap anak akan disesuaiakan foto di kartu peserta dengan wajah aslinya. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah adanya usaha calo, dimana seorang peserta digantikan oleh orang lain dalam melaksanakan USM PKN STAN.

Pernah ada pengakuan seorang calo yang mengatakan bahwa para calo pun kesulitan untuk melakukan aksinya dalam USM PKN STAN. Cara kerja calo yang biasanya memberi tarif tinggi -> menggantikan si peserta saat tes -> meloloskan peserta sekarang menjadi memberi tarif tinggi -> menunggu hasil si peserta itu sendiri dalam tes -> mengembalikan uang calo tersebut apabila gagal tes. Jadi yang dilakukan si calo itu hanya berdiam diri. Yang berusaha adalah pesertanya sendiri. Yang belajar adalah si pesertanya sendiri. dari sini terbukti bahwa dari mulai USM PKN STAN pun calon mahasiswa sudah dibiasakan untuk bersikap jujur.

Ada cerita lain terkait penerapan kejujuran dalam pelaksanaan USM PKN STAN. Dalam USM selalu ada jeda beberapa menit antara pengerjaan soal TPA dan TBI. Nah apabila ada yang berusaha mengerjakan soal TPA/TBI di waktu jeda tersebut, maka panitia pengawas tidak segan-segan mencatat nomor peserta si pelaku.

Ataupun saat pengerjaan TBI. Biasanya waktu yang diperlukan untuk mnegerjakan seluruh soal TBI lebih singkat dari waktu yang disediakan. Nah sisa waktu itu seringkali digunakan peserta untuk kembali mengerjakan soal TPA yang seringkali terlewat karena keterbatasan waktu. Padahal aturan melarangnya. Maka konsekuensi dari tindakan tersebut adalah dicatatnya nomor peserta si pelaku.

Dari paparan di atas sudah sangat jelas bahwa PKN STAN sebagai agent of integrity menanamkan sikap integritas dari sebelum mahasiswanya resmi kuliah di PKN STAN, saat ia kuliah di PKN STAN, hingga ia lulus. Karena lulusan PKN STAN akan menjadi PNS di Kementerian Keuangan, kementerian yang terkenal dengan penerapan integritas yang sangat baik.

Maka dari itu jangan khawatir akan penyuapan ataupun KKN di lingkungan PNS, apalagi PNS Kementerian Keuangan. Karena hal itu sudah diminimalisir sedini mungkin; dari masa sebelum calon PNS itu menempuh pendidikan di PKN STAN.

Ayo Menjadi Bagian dari Kami

Untuk menjadi bagian dari PKN STAN, tentu adik-adik harus melewati the one and only gerbang masuk menuju PKN STAN, yaitu USM. Perlu persiapan yang matang tentunya untuk bisa tembus USM yang memang terkenal memiliki tingkat persaingan yang ketat. Bimbel Infinity hadir untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi USM. Dengan segala program pembelajaran yang ditawarkan, plus para pengajar yang merupakan mahasiswa PKN STAN itu sendiri, membuat adik-adik mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam mempersiapkan USM.

Oleh karena itu, ayo bergabung bersama kami di Bimbel Infinity! Untuk info lebih lanjut kunjungi halaman bimbelinfinity.co.id

 

Pasang Strategi USM yang Tepat Dengan Memahami Nilai Mati

Pasang Strategi USM yang Tepat Dengan Memahami Nilai Mati

Pasang Strategi USM yang Tepat Dengan Memahami Nilai Mati – Bagaimana persiapan USM PKN STAN adik-adik? Sudah tau belum berapa nilai minimal yang harus adik-adik peroleh agar bisa lulus USM tulis dan TKD?  Yuk, simak sedikit penjelasan berikut biar lebih memahami nilai mati itu sendiri, dan bisa menerapkan strategi belajar yang sesuai.

Untuk soal TPA dan TBI memiliki proporsi yang sama terkait jumlah minimal soal yang harus dijawab benar, yaitu 1/3 dari jumlah soal yang diujikan. Soal TPA yang diujikan sebanyak 120 soal, sehingga minimal harus ada 40 soal yang dapat adik-adik jawab dengan benar. Soal TBI yang diujikan ada 60 soal, jadi minimal  ada 20 soal yang harus dijawab dengan benar.

Perlu diingat bahwa untuk lulus USM tulis tahap I ini, adik-adik harus melewati nilai mati baik untuk TPA dan TBI. Jika jumlah soal TPA yang mampu adik-adik jawab dengan benar 97 soal dan TBI 15 soal, adik-adik tetap tidak lulus meski nilai TPA adk-adik tinggi karena ada nilai mati pada TBI. Begitu juga sebaliknya, jika soal TPA yang mampu adik-adik jawab dengan benar 37 soal dan TBI 57 soal, adik-adik tetap tidak lulus karena meski nilai TBI tinggi tetapi ada nilai mati di TPA.

(Artikel terkait: penjelasan lebih lanjut mengenai TPA, TBITKD, Nilai Mati Bisa Dilewati)

Lalu, kalau nilai mati sudah dilewati apa kami otomatis lulus USM tulis tahap I ini, Kak?

Belum tentu, karena nantinya adik-adik akan dirangking secara nasional untuk menentukan lulus atau tidaknya. Sehingga, sangat disarankan selain melewati nilai mati, nilai yang diperoleh juga harus tinggi. Jadi jangan lelah untuk belajar dan berdoa yaa.

PANRB No. 29 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS Tahun 2014 menetapkan passing grade untuk TKD sebesar:

  • TKP dengan jumlah soal 35 dan nilai maksimal 175, ditetapkan passing grade 72%;
  • TIU dengan jumlah soal 30 dan nilai maksimal 150, ditetapkan passing grade 50%; dan
  • TWK dengan jumlah soal 35 dan nilai maksimal 175, ditetapkan passing grade 40%.

Sehingga secara kuantitatif nilai tiap-tiap subTKD yang harus dicapai yaitu.

Kriteria Nilai Ambang Batas Nilai Ambang Batas

(Passing Grade)

72% dari Nilai Maksimal Tes Karakteristik Pribadi(TKP)

 

126
50% dari Nilai Maksimal Tes Intelegensia Umum(TIU)

 

75
40% dari Nilai Maksimal Tes Wawasan Kebangsaan(TWK) 70

 

Nilai ambang batas tersebut tidak berlaku kumilatif ya adik-adik, sehingga tiap subTKD harus melewati passing grade tersebut. Penilaiannya sendiri untuk TIU dan TWK mendapatkan nilai 5 jika benar dan 0 jika salah. Sedangkan untuk TKP penilaiannya menggunakan poin progresif 1-5.

Ayo Menjadi Bagian dari Kami

Untuk menjadi bagian dari PKN STAN, tentu adik-adik harus melewati the one and only gerbang masuk menuju PKN STAN, yaitu USM. Perlu persiapan yang matang tentunya untuk bisa tembus USM yang memang terkenal memiliki tingkat persaingan yang ketat. Bimbel Infinity hadir untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi USM. Dengan segala program pembelajaran yang ditawarkan, plus para pengajar yang merupakan mahasiswa PKN STAN itu sendiri, membuat adik-adik mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam mempersiapkan USM.

Oleh karena itu, ayo bergabung bersama kami di Bimbel Infinity! Untuk info lebih lanjut kunjungi halaman bimbelinfinity.co.id